Disebut Belum Bayar Uang Sewa, STIE Widya Praja Masih Tunggu Penaksiran Harga

PASER - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Praja selaku pengguna bangunan milik Pemkab Paser  yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, dikabarkan belum ada membayar uang sewa gedung kepada Pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Paser.

Kepala Bidang Aset Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser, Suhandoyo saat di tememui awak media indonesiasatu.co.id di ruangnya Selasa (18/1/2022) mengatakan, bahwa ada beberapa bangunan milik Pemkab yang dikelolah pihak ketiga namun belum dibayar uang sewanya.

Baca juga: Diskusi Kompetensi: Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

"Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) no 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Paser, yang dimanfaatkan pihak ketiga untuk keperluan social dan pendidikan seperti Kampus, Sekolah yayasan dan lain-lainnya, ada diatur mekanisme  tetantang sewa". Ungkap Handoyo

Menurut Handoyo, Pemda tidak pernah semerta merta menentukan biaya sewa tanpa menyesuaikan peraturan yang berlaku. Makanya pihaknya selalu berupaya melakukan pengukuran luas lahan dan bangunan untuk bisa menentukan biaya sewa sesuai ketentuannya.

Baca juga: Kesejahteraan di Asia dalam Studi Kasus Pengasuhan Anak

“Jadi untuk bangunan Pemda yang di gunakan oleh Stie Widya Praja selama ini, kami sudah lakukan negosiasi, namun belum memiliki tititk temu, mengingat hasil negosiasi kemarin pihak penyewa masih mengatakan bahwa tawaran yang kita sampaikan tergolong masih mahal.

Terpisah, Ketua STIE Widya Praja Tanah Grogot Muhammad Akbar yang dihubunggi  awak media indonesiasatu co.id melalui telfon dan whatsapp Selasa pada (18/01/2022)  menerangkan, bahwa jika dikatakan STIE Widya Praja belum  membayar uang sewa kepada Pemda.

Baca juga: Dalam Penanganan ABK, Perlu Dibangun Peningkatan Kerja Sama Orang Tua Dengan Guru Inklusi

"Perlu disampaikan bahwa belum membayar ini bukan berarti kami tidak mau membayar lo ya. Sebab tahun 2021 kita sudah bernegosiasi dengan Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD), yang saat itu Kepala Bidangnya masih dijabat oleh Ahmad Reyad " ujar Akbar.

Dan saat negosiasi, pihak Kami dan BKAD sudah sampai pada tahap penaksiran harga gedung dan akan segera dilakukan taksiran ulang oleh tim taksir, Karna dalam riciannya saat itu taksiran uang sewa gedung dianggap oleh menejemen kami masih tergolong cukup mahal.

Baca juga: Ketum PSMTI Sambangi Gubernur Lemhannas RI Wujudkan Pelatihan Taplai Kebangsaan

"Kami sempat menghubungi pihak BKAD yang mau mengukur dan mentaksir harga sewa gedung yang di kelolah oleh Stie Widya Praja, namun karna belum mendapatkan perintah dikarenakan waktu itu ada perubahan pengurus di BKAD". Tutupnya (Hen*)